Forum Tanah Air (FTA) menyatakan sikap tegas terhadap pelaporan M. Said Didu terkait kritiknya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK-2. Dalam pernyataan resminya, FTA menekankan pentingnya menjaga hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Ketua Umum FTA, Tata Kesatara, menjelaskan bahwa kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
“Dalam kondisi apapun, hak kebebasan berpendapat harus dijaga. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Tidak boleh ada upaya untuk membungkam suara rakyat yang kritis,” tegas Tata Kesatara dalam siara pers, Senin, 2 September 2024.
Ketua Harian FTA, Donny Handricahyono, turut menyuarakan dukungan penuh kepada M. Said Didu yang kini tengah menghadapi pelaporan atas kritiknya terhadap PSN PIK-2. Menurut Donny, apa yang dilakukan oleh M. Said Didu adalah bentuk kontrol sosial yang sangat diperlukan dalam demokrasi.
“Kami menentang keras tindakan yang menghalangi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kami bersama-sama dengan organisasi lain dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Donny.
FTA juga mengecam keras dinaikkannya kasus M. Said Didu ke tahap penyidikan. Mereka melihat langkah ini sebagai upaya pembungkaman terhadap hak warga negara untuk menyuarakan pendapatnya, terutama dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada upaya untuk menghilangkan hak-hak rakyat. FTA berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi, menjaga konstitusi, serta melindungi hak dan keadilan warga negara,” tambah Donny Handricahyono.
Sekjen FTA Ida N Kusdianti mengatakan, pernyataan sikap ini menjadi sinyal kuat bahwa FTA akan terus berdiri bersama M. Said Didu dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh PSN PIK-2. “Kami berharap pemerintah dan pihak terkait mempertimbangkan ulang kebijakan yang dinilai merugikan rakyat demi kepentingan segelintir pihak,” ungkapnya. []
