Oleh : Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Stabilitas pemerintahan dan persatuan nasional adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Namun, laporan yang beredar belakangan ini mengindikasikan adanya gangguan yang tak henti-hentinya dari dalam, yang berpotensi merusak harmoni dan menimbulkan bibit-bibit disintegrasi.
Kasus terbaru yang sangat mengkhawatirkan adalah tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait kebijakan merazia dan secara demonstratif meminta truk berplat Aceh (BL) untuk segera mengganti plat nomor menjadi Sumatera Utara (BK).
Aksi Kontroversial dan Dampak Berbahaya
Dalih yang digunakan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara. Namun, tindakan ini jauh dari sekadar masalah administrasi atau ekonomi. Ini adalah tindakan yang secara langsung memicu kemarahan publik, khususnya warga Aceh, dan telah menimbulkan reaksi keras dari anggota DPR Dapil Aceh.
Mengapa ini berbahaya?
- Mengganggu Harmoni Antardaerah: Keputusan yang diskriminatif terhadap kendaraan dari provinsi tetangga langsung merusak hubungan baik yang telah terjalin. Hubungan dagang, sosial, dan budaya antara Aceh dan Sumut adalah urat nadi ekonomi regional yang tidak boleh diganggu oleh arogansi kebijakan lokal.
- Memicu Balasan dan Ketegangan: Ancaman pembalasan serupa dari warga Aceh terhadap kendaraan berplat Sumut (BK) yang melintas di Aceh adalah konsekuensi logis yang sangat kita takuti. Hal ini menciptakan iklim permusuhan dan ketidakpastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum.
- Ancaman Disintegrasi Bangsa: Di tengah upaya konsolidasi pasca-pemilu, tindakan sepihak yang memicu sentimen kedaerahan berisiko menjadi bibit-bibit disintegrasi bangsa. Mustahil seorang kepala daerah tidak memahami betapa sensitifnya isu identitas dan kedaerahan di Indonesia.
Panggilan untuk Kestabilan dan Tanggung Jawab Moral
Kita patut mempertanyakan, mustahil Bobby Nasution tidak tahu akibat serius dari perbuatannya. Apakah ini murni inisiatif lokal yang misguided? Atau, seperti yang dispekulasikan oleh banyak pihak, adakah agenda tersembunyi atau ‘perintah’ dari lingkar kekuasaan tertentu untuk mengganggu fokus pemerintahan pusat yang baru?
Siapa pun yang berada di balik manuver ini—apakah itu inisiatif pribadi kepala daerah atau ada dalang di belakangnya—harus segera dihentikan.
Seruan kita tegas:
- Kepada Pemerintahan Daerah: Utamakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip persatuan nasional dan harus selalu mempertimbangkan dampak harmonisasi antarprovinsi.
- Kepada Pimpinan Nasional: Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden terpilih Prabowo Subianto, harus mengambil tindakan tegas dan cepat untuk meredam ketegangan ini. Stabilitas dan fokus pada agenda nasional tidak boleh dikorbankan demi drama politik lokal atau ambisi perorangan.
Mari kita bersama-sama menuntut agar gangguan-gangguan internal yang destruktif ini segera diakhiri. Indonesia membutuhkan kestabilan, sinergi, dan fokus untuk membangun masa depan. Jangan biarkan politik kedaerahan yang sempit dan berpotensi memecah belah mengacaukan perjalanan bangsa!
Video selengkapnya silakan simak di :
